Sengketa Lahan Ai Jati Memanas: Warga dan Aktivis Desak Eksekusi Dibatalkan, Putusan Dinilai Kadaluarsa

SUMBAWA, SentralNTB.id — Ratusan warga Dusun Ai Jati, Desa Mampin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, turun ke lapangan bersama sejumlah aktivis dan LSM guna menolak eksekusi lahan yang dinilai cacat hukum. Lahan yang disengketakan itu disebut telah ditempati warga selama lebih dari 50 tahun dan bahkan telah bersertifikat atas nama pemilik saat ini.

Aksi protes tersebut didampingi LSM Hakiki bersama sejumlah aktivis senior seperti Hamzah Gempur, Uban, dan Han Cobra. Mereka mengecam rencana eksekusi yang dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa pada Senin, 13 Oktober 2025, karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Ketua LSM Hakiki, Iying Gunawan, menegaskan bahwa eksekusi ini harus dibatalkan demi hukum, lantaran putusan yang menjadi dasar eksekusi sudah berumur hampir 30 tahun.

"Putusan Mahkamah Agung keluar sejak 16 Februari 1995, dan sampai saat ini pihak yang mengklaim tidak pernah menguasai lahan tersebut. Ini jelas-jelas kadaluarsa dan tidak layak dieksekusi," tegas Iying.

Menurutnya, lahan seluas beberapa hektar tersebut telah dikuasai secara sah oleh orang tuanya, Sahak (alm), sejak tahun 1973. Bahkan kini, 12 bidang tanah telah bersertifikat, ditambah satu bidang merupakan tanah wakaf.

Hal senada disampaikan Erfan Suhadi, anak dari Sahak, yang mengaku keluarganya telah puluhan tahun mengelola dan menempati lahan tersebut tanpa ada sengketa fisik dari pihak lain.

"Tidak ada satu hari pun pihak penggugat pernah tinggal atau menguasai lahan ini. Lalu tiba-tiba datang menggugat dan mau mengeksekusi. Ini bukan hanya tidak adil, tapi zalim," ucap Erfan lantang.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sumbawa, Fransiskus Xaverius Lae SH, menyatakan bahwa semua aspirasi masyarakat akan disampaikan ke pimpinan. Ia juga enggan memberikan tanggapan lebih lanjut terkait legalitas eksekusi atas putusan lama tersebut, dengan alasan kode etik lembaga.

"Kami hanya melaksanakan putusan. Terkait kapan pelaksanaannya, akan menunggu arahan pimpinan. Semua masukan dari masyarakat akan jadi pertimbangan," ujarnya singkat.

Ketegangan di lapangan semakin meningkat menjelang tanggal eksekusi. Masyarakat bersama LSM bertekad terus mengawal dan mempertahankan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik sah secara turun-temurun.,(00"Tim).